Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara

a. Pemeriksaan Pendahuluan
1. Pemeriksaan administrasi di Kepaniteraan
2. Dismissal Prosedur oleh Ketua PTUN (Pasal 62 UU No.5/1986)
3. Pemeriksaan Persiapan (Pasal 63 UU No.5/1986)
b. Pemeriksaan Persidangan
1. Pembacaan Gugatan (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986)
2. Pembacaan Jawaban (Pasal 74 ayat 1 UU No.5/1986)
3. Replik (Pasal 75 ayat 1 UU No.5/1986)
4. Duplik (Pasal 75 ayat 2 UUNo.5/1986)
5. Pembuktian (Pasal 100 UU No.5/1986)
6. Kesimpulan (Pasal 97 ayat 1 UU No.5/1986)
7 Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986)
c. Pembacaan Putusan (Pasal 108 UU No.5/1986)
1. Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
2. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
3. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
d. Materi Muatan Putusan (Pasal 109 UU No.5/1986)
1. Kepala Putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa
3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas
4. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa
5. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan
6. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara
7. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak
e. Amar Putusan (Pasal 97 ayat 7 UU No.5/1986)
1. Gugatan ditolak
2. Gugatan dikabulkan
3. Gugatan tidak diterima
4. Gugatan gugur
f. Amar tambahan dalam putusan PERATUN (Pasal 97 ayat 8 & 9 UU No.5/1986)
Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas berupa:
1. Pencabutan Keputusan TUN yang bersangkutan
2. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru
3. Penerbitan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3
g. Cara Pengambilan Putusan (Pasal 97 ayat 3, 4, dan 5 UU No.5/1986)
1. Putusan dalam Musyawarah Majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil Permufakatan Bulat, kecuali jika setelah diusahakan
dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai permufakatan bulat Putusan diambil dengan suara terbanyak
2. Apabila Musyawarah Majelis Sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya
3. Apabila dalam Musyawarah Majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan

Selengkapnya silahkan klik disini