VISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI


Rencana Strategis Pengadilan TUN Kendari Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan TUN Kendari diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan TUN Kendari. Visi Pengadilan TUN Kendari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN TUN KENDARI YANG BERSIH, BERWIBAWA SERTA BERMARTABAT”

MISI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI


Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Pengadilan TUN Kendari, adalah sebagai berikut :
1. Memaksimalkan peran dan kedudukan serta kewenangan PTUN sebagai Pengadilan Negara agar lebih mampu memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan serta bermanfaat terhadap masyarakat pencari keadilan.
2. Mengaktualkan PTUN sebagai institusi Negara yang eksistensinya diterima sebagai milik masyarakat melalui pelayanan oleh aparatur yang berkualitas dalam penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Memberikan konstribusi yang positif dalam mengembangkan budaya sadar hukum terhadap masyarakat demi terciptanya ketertiban dalam Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.