Kegiatan Apel Sore Seluruh Aparatur PTUN Kendari
Pada hari Jum’at, tanggal 16 Februari 2024. Bertempat di halaman depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah dilaksanakan rangkaian kegiatan “Apel Sore”. Adapun Pembina apel pada kegiatan tersebut adalah Bapak Fajar Satriaputra, S.H., M.H. (Hakim) dalam apel tersebut Pembina memberikan amanat :
Berkaitan dengan 7 Core Values ASN, salah satunya adalah berorientasi pelayanan, untuk memenuhi berorientasi pelayanan tersebut, ada 3 hal yang harus kita penuhi, yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat jadi kita harus paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau kaitannya dengan pengadilan tentu ketika orang yang datang pengadilan, tentu ingin perkaranya dapat selesai karena biasanya orang yang datang ke pengadilan adalah orang yang berperkara. Jadi kita harus paham ketika mereka ingin cepat pelayanan nya dan itu harus kita penuhi, dan itu juga melibatkan semua aspek mulai dari bagian PTSP, perkara dan Majelis Hakim pun harus menyelesaikan perkara dengan tepat waktu, sampai dengan putusan. Yang kedua adalah bersikap adaptif, solutif dan dapat diandalkan. Pelayanan yang diberikan tersebut harus mampu memberikan rasa kepuasan terhadap masyarakat, jangan hanya cepat tetapi tidak memenuhi standar. Jadi tetap harus memenuhi standar yang ada. Yang terakhir adalah selalu melakukan perbaikan, dalam memberikan pelayanan tentu ada kekurangan. Yang namanya masyarakat apalagi yang mempunyai persoalan hukum, bisa saja kurang puas atas hasil putusan pengadilan, tetapi tentu kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga bagaimana masyarakat bisa keluar dari pengadilan ini setidaknya mereka merasa senang atas pelayanan yang telah kita berikan.
Kegiatan tersebut diikuti dengan seksama oleh seluruh aparatur dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan ditutup dengan himbauan dari pembina apel kepada seluruh aparatur PTUN Kendari supaya selalu senantiasa bekerja dengan baik dengan terus menjaga integritas diri serta mempedomani PERMA Nomor 7, 8, 9, tahun 2016 serta Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.
Recent Comments