PERATURAN DAN KEBIJAKAN
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu di Pengadilan.