Website Resmi PTUN Kendari
  • Beranda
  • Tentang Pengadilan
    • Profil Pengadilan
      • Pengantar Ketua Pengadilan
      • Visi dan Misi
      • Sejarah Pengadilan
      • Tugas Pokok dan Fungsi
      • Profil Pegawai
        • Ketua dan Wakil Ketua
        • Hakim
        • Pejabat Struktural
        • Profil Kepaniteraan
        • Profil Kesekretariatan
        • Profil PPNPN
      • Struktur Organisasi
      • Statistik Pengadilan
      • Alamat Pengadilan
      • Wilayah Yuridiksi
    • Kepaniteraan
      • Laporan
        • Laporan Bulanan
          • Laporan Keadaan Perkara
          • Laporan Jenis Perkara
          • Laporan Prodeo
          • Laporan Posyankum
          • Laporan Pelayanan Informasi
          • Laporan Penanganan Pengaduan
          • Laporan Perkara Aktif
        • Laporan Triwulan
          • Laporan Penanganan Pengaduan Per-Triwulan
          • Laporan Survey Kepuasan Publik
        • Laporan Caturwulan
          • Laporan Perkara Banding Per-Caturwulan
          • Laporan Perkara Kasasi Per-Caturwulan
          • Laporan Perkara Peninjauan Kembali Per-Caturwulan
          • Laporan Perkara Eksekusi Per-Caturwulan
        • Laporan Semester
          • Laporan Kegiatan Hakim
          • Laporan Kegiatan Panitera Pengganti
        • Laporan Tahunan
          • Laporan Tahunan Keadaan Perkara
          • Laporan Tahunan Pengaduan
          • Laporan Tahunan Pelayanan Informasi
      • Kepaniteraan Muda Perkara
        • Standar Pelayanan Peradilan
        • SOP Proses Pendaftaran dan Pemeriksan Perkara
        • SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara via Bank
        • Alur Pemeriksaan Perkara
        • Tahapan Penanggan Perkara
        • SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
        • Klasifikasi Perkara TUN
        • Syarat Eksekusi Putusan KIP
      • Kepaniteraan Muda Hukum
        • SOP Pedoman Layanan Informasi
        • Tim Pelaksana Layanan Informasi
        • SOP Pelaksanaan Pelayanan Meja Pengaduan
        • Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan
    • Kepegawaian
      • Persyaratan Usulan
        • CPNS Menjadi PNS
        • KARPEG/KPE
        • ASKES/BPJS
        • TASPEN
        • KARSU/KARIS
        • Jabatan
        • Pensiun
        • Pensiun Duda/Janda
      • Persyaratan Kenaikan Pangkat
        • Syarat Kenaikan Pangkat Reguler
        • Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan
        • Syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
      • Tupoksi Pegawai
      • DUK dan Bezetting
      • Role Model
      • Agent Of Changes
    • Sistem Pengelolaan Pengadilan
      • E-Learning
        • E-Learning MA RI
        • E-Learning PTUN Kendari
      • Rencana Kerja dan Anggaran
        • Rencana Aksi
        • Rencana Kinerja Tahunan
        • Indikator Kinerja Utama
        • Program Kerja dan Kegiatan
        • Perjanjian Kinerja Tahunan
        • PAGU DIPA
      • Rencana Strategis
      • Yurisprudensi
      • Pengawasan dan Kode Etik Hakim
      • Kegiatan Pengadilan
      • Surat Keputusan PTUN Kendari
      • Survey Kepuasan Publik
        • Formulir Survey
        • Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
  • Layanan Publik
    • Laporan
      • Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris
        • Daftar Aset dan Inventaris
        • Laporan Barang Milik Negara
      • LKJIP
      • Laporan Pelaksanaan Kegiatan
      • LHKPN dan LHKASN
      • Laporan Realisasi Anggaran DIPA
      • Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara
      • Rekapitulasi Biaya Perkara
      • Transparansi PNBP
      • Hasil Penelitian
    • Prosedur Permohonan Informasi
      • Tata Cara Memperoleh Informasi
      • Tata Cara Keberatan Informasi
      • Hak-Hak Permohonan Informasi
      • Formulir Permohonan Informasi
      • Formulir Keberatan Pelayanan Informasi
      • Biaya Perolehan Salinan Informasi
    • Informasi Perkara
      • Penelusuran Perkara
      • Statistik Perkara
      • Direktori Putusan
    • Pengaduan Layanan Publik
      • Pedoman Pengaduan
      • Mekanisme Pengaduan
      • Alur Penanganan Pengaduan
      • Hak-Hak Pelapor dan Terlapor
      • Formulir Pengaduan Masyarakat
      • Statistik Pengaduan
    • Kebijakan Peradilan
      • Peraturan
      • SOP
    • Tata Tertib Persidangan
    • Jam Kerja
    • Jadwal Sidang
    • Unduh Peraturan
    • Maklumat Layanan Pengadilan
  • Layanan Hukum
    • Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
      • Prosedural
      • Biaya
      • Posyankum
      • Peraturan dan Kebijakan
    • Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara
      • Prosedur Penerimaan dan Penyeselaian Perkara
      • Prosedur Pendaftaran Perkara
      • Tarif Panjar Biaya Perkara
    • E-Court
      • Pengenalan e-Court Mahkamah Agung
      • E-Count Mahkamah Agung RI
    • JDIH
  • Berita
    • Berita Terkini
    • Media Center
    • Galeri Foto
  • Zona Integritas
    • SK Penetapan Tim Zona Integritas
    • Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
    • Pakta Integritas
    • PMPZI PTUN Kendari
  • Link
    • Aplikasi
      • SIKEP
      • SIPP
      • SIWAS
      • KOMDANAS
      • E-Learning
      • LPSE
      • BUTADI
      • BUPERDI
    • Perpustakaan MA RI
    • PPID
    • Web Pengadilan TUN
    • Brosur Digital
  • Hubungi Kami
    • Alamat Pengadilan
    • Pertanyaan
    • Tim Pengelola Informasi
Select Page

Tahapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tahun 2022

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari   dimulai dengan deklarasi/komitmen seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  yang siap membangun Zona Integritas.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  dan seluruh jajaran yang telah menandatangani pakta integritas baik secara massal atau individu pada saat pelantikan.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  dilakukan bersama-sama dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut yang di fokuskan pada 6 area beserta reform tiap area, ke 6 area tersebut diantaranya adalah :

  1. Area I Manajemen Perubahan
  2. Area II Penataan Tatalaksana
  3. Area III Penataan Manajemen SDM Aparatur
  4. Area IV Penguatan Akuntabilitas
  5. Area V Penguatan Pengawasan
  6. Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Dengan keenam area tersebut diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari  yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sosialisasi pembangunan ZI dilaksanakan agar kemauan untuk melakukan perubahan menuju WBK didengar dan dipahami oleh eksternal maupun internal hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk :

  • Membuat banner/spanduk/himbauan
  • Melalui website
  • Melalui media Sosial
  • Melalui media elektronik
  • Melalui media cetak
  • Melalui media TV

Untuk sosialisasi internal melalui pengarahan saat apel pagi, rapat bulanan dan pemasangan banner dilingkungan kerja . Semua yang dilakukan tersebut diatas harus dilengkapi dengan data dukung antara lain :  foto, screenshot website, media sosial, hyperlink atau kliping koran.

Statistik Pengunjung

  • Users online: 0 
  • Visitors today : 16
  • Page views today : 31
  • Total visitors : 34,697
  • Total page view: 49,832

HUBUNGI KAMI

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Alamat : Jl. Badak No.7, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara 93232

Telp : (0401) 3196715

Email : info@ptun-kendari.go.id

LOKASI PENGADILAN

  • Facebook
  • X
  • Instagram
Copyright © 2021 Team PTIP Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Translate »
Skip to content
Open toolbar Accessibility Tools

Accessibility Tools

  • Increase TextIncrease Text
  • Decrease TextDecrease Text
  • GrayscaleGrayscale
  • High ContrastHigh Contrast
  • Negative ContrastNegative Contrast
  • Light BackgroundLight Background
  • Links UnderlineLinks Underline
  • Readable FontReadable Font
  • Reset Reset