Welcome to Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Profil
Sejarah Pengadilan Tun Kendari

Latar Belakang
Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Sejarah Singkat Pengadilan Tata usaha Negara Kendari
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor:2 tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 januari 1997 oleh Presiden Republik Indonesia SOEHARTO.
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkedudukan di Kota Kendari Jalan Badak No.7 Kendari dengan tugas pokok “memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009). wilayah hukumnya meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari:
1. Kota Kendari
2. Kota Bau-Bau
3. Kabupaten Bombana
4. Kabupaten Buton
5. Kabupaten Buton Selatan
6. Kabupaten Buton Tengah
7. Kabupaten Buton Utara
8. Kabupaten Kolaka
9. Kabupaten Kolaka Timur
10. Kabupaten Kolaka Utara
11. Kabupaten Konawe
12. Kabupaten Konawe Kepulauan
13. Kabupaten Konawe Selatan
14. Kabupaten Konawe Utara
15. Kabupaten Muna
16. Kabupaten Muna Barat
17. Kabupaten Wakatobi
Ketua Pengadilan TUN Kendari dan Masa Jabatan Pada Pengadilan Tun Kendari sebagai berikut :
1. IBU RACHMANIAH MADJID, S.H. tahun 1998 sampai dengan 2002;
2. Bapak H. DJALI HAMID, S.H tahun 2002 sampai dengan 2004;
3. Bapak MUH. ARFAH, SH tahun 2005 sampai dengan 2007;
4. Bapak H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. tahun2007sampai dengan 2008;
5. Bapak Priyatmanto Abdoellah, S.H., tahun 2008 s/d 2010
6. Bapak H. Hartani, S.H. tahun 2010 sampai dengan 2012;
7. Bapak H. Mustamar, S.H. tahun 2012 sampai dengan 2015;
8. Bapak KASIM, S.H., M.H. tahun 2016 sampai dengan 2017;
9. Bapak SINGGIH WAHYUDI, S.H. tahun 2018 sampai saat ini;
Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dari masa ke masa :
1. Drs. Pali, Panitera/sekretaris tahun 1998 s.d 2005
2. Apdin Taruna Munir, S.H. Panitera/Sekretaris tahun 2005 s.d 2009
3. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera/Sekretaris tahun 2009 s.d 2016
4. Ampra Gustono, S.H., Panitera tahun 2017
5. Ibrahim, S.H., Panitera tahun 2018
6. Sitti Sastriyati, S.H. Tahun 2017 sampai saat ini

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Mengucapkan Selamat datang kepada Bapak R. Basuki Santoso, SH., MH Sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, Semoga dalam kepemimpinannya diberikan kesuksesan yang lebih baik
Informasi Publik

Informasi publik dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang diperlukan masyarakat dapat diakses disini.

Lebih Lanjut
Berita Pengadilan

Semua Berita Yang Berkaitan Dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dapat anda akses disini

Lebih Lanjut
Penelusuran Perkara

Status perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dapat anda akses disini Negara Kendari dapat anda akses disini

Lebih Lanjut
Jadwal Sidang

Jadwal sidang yang akan dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dapat diakses disini

Lebih Lanjut
Pendaftaran Perkara

Daftar Perkara Secara E-Court. silahkan klik pada tombol dibawah ini

Kunjungi

Berita Mahkamah Agung

Berita Terkait PTUN

Lebih Lanjut


Keputusan Mahkamah Agung

Surat Keputusan MA

Lebih Lanjut


Video E-Court


Susah Memahami Cara mendaftar perkara, Di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari?

Peroleh panduan dan tips ekslusif dari Pengadilan Tun Kendari agar memudahkan anda dalam melakukan proses pendaftaran perkara. Apakah anda mau?

Pengelola Website
Card title
Card subtitle

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Card link Another link
Statistik Pengunjung
Card title
Card subtitle

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Card link Another link
Survey website
Card title
Card subtitle

Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.

Card link Another link
Layanan Pengaduan
Kontak Pengaduan
Via Whatsapp

Pengaduan Pelayanan Dapat dilakukan dengan menghubungi kontak berikut: 08xxxxxxxx